Special Mission Vehicle Pendorong Percepatan Infrastruktur

Seperti yang kita ketahui, saat ini pemerintah sedang melaksanakan berbagai proyek infrastruktur yang tentunya membutuhkan banyak biaya. Sebagai pengelola fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkewajiban untuk menjaga agar APBN tetap sehat dan akuntabel.

Pemerintah, dalam hal ini Kemenkeu sudah mengambil langkah untuk mengupayakan pembiayaan dengan menginisiasi beberapa skema pembiayaan inovatif dan kreatif dengan bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan menugaskan BUMN dibawah Kementerian Keuangan, serta skema blended finance.

Dalam menjalankan misi khusus ini, BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kemenkeu bersinergi menjadi special mission vehicle (SMV) agar dapat mengimplementasikan skema pembiayaan inovatif dan kreatif secara optimal.

Dengan sinergi ini, BUMN dan instansi dibawah Kementerian Keuangan diharapkan dapat memainkan peran penting sebagai instrumen fiskal sekaligus aktor pembiayaan kreatif untuk mengimplementasikan Value for Money dalam upaya mengakselerasi pembangunan nasional.

Adapun BUMN dan BLU yang bersinergi menjadi SMV Kemenkeu dalam mengupayakan pembiayaan kreatif dan inovatif adalah:

  1. PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan mempunyai mandat memberikan Penjaminan Pemerintah di bidang infrastruktur skema Kerja KPBU.
  2. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan dengan rating IdAAA, mengemban tugas sebagai Special Mission Vehicle (SMV) untuk membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan. SMF memiliki peran penting dalam menyediakan dana jangka menengah panjang kepada penyalur KPR dengan memanfaatkan dana dari pasar modal.
  3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/ Indonesia Eximbank (LPEI) sebagai lembaga keuangan khusus untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN) yaitu Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi serta Jasa Konsultasi. Selain itu, juga melaksanakan Penugasan Khusus/National Interest Account (NIA) yang diberikan Pemerintah untuk mendorong industri strategis Indonesia.
  4. PT Geo Dipa Energi (Persero), BUMN di bawah Kementerian Keuangan yang merupakan BUMN panas bumi satu-satunya di Indonesia. GeoDipa mendapat penugasan dari pemerintah untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan energi terbarukan panas bumi. Hal ini sejalan dengan dukungan Kementerian Keuangan untuk pengurangan emisi karbon CO2 minimal sebesar 2 juta ton di tahun 2023 dan 6 Juta Ton di tahun 2035 (pembangkit 1000 MW).
  5. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Tahun 2016 LMAN menerima aset kelolaan dari DJKN senilai Rp28,81 triliun berupa 2 Aktiva Kilang LNG, 17 properti eks HTBI dan 1 properti eks Pertamina. Tahun 2017, menerima aset kelolaan senilai Rp153,9 miliar berupa 2 properti eks HTBI, 1 properti eks Pertamina dan 106 unit apartemen. Tahun 2018, menerima aset kelolaan senilai Rp134,65 miliar berupa 3 properti eks Pertamina. Total aset kelolaan sampai saat ini: Rp29,1 Triliun.
  6. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), melalui 3 pilar bisnis yang dimiliki, yakni Pilar Pembiayaan & Investasi, Pilar Jasa Konsultasi dan Pilar Pengembangan Proyek semakin menunjukkan kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Percepatan tersebut hadir dengan berbagai struktur maupun skema pendanaan yang inovatif.
  7. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pembiayaan infrastruktur dengan fokus investasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Keberadaan IIF untuk menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan infrastruktur disamping untuk meningkatkan partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Terciptanya sinergi yang baik antara masing-masing BUMN dan lembaga akan meningkatkan value for money sehingga pelaksanaan program-program pembangunan bisa lebih efisien dan efektif dan pada akhirnya memberikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.