Pagu belanja LMAN Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan layanan dan fungsi LMAN, sekaligus memberikan manfaat bagi negara melalui optimalisasi aset, dukungan terhadap pembangunan prioritas nasional, serta peningkatan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sejalan dengan itu, LMAN berkomitmen menjaga efisiensi dan efektivitas belanja agar setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara optimal.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama LMAN Kristijanindyati Puspitasari dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI pada 7 September 2026 yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027. Kristijanindyati mengatakan, dengan pagu anggaran yang tetap, LMAN akan mengarahkan belanja pada kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi utama sekaligus memperkuat kontribusi LMAN kepada negara.
“Dengan pagu yang tetap, kami berkomitmen menjaga efisiensi belanja sekaligus memastikan anggaran LMAN benar-benar mendukung optimalisasi aset, percepatan pembangunan prioritas nasional, dan peningkatan kontribusi PNBP kepada negara,” ujarnya dalam sidang.
Komitmen tersebut sejalan dengan kinerja LMAN dalam menjaga pertumbuhan penerimaan di tengah pengendalian belanja. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata kenaikan realisasi PNBP LMAN mencapai 24,5 persen per tahun, sedangkan rata-rata kenaikan realisasi belanja sekitar 6,1 persen per tahun.
“Perbedaan tren tersebut menjadi gambaran komitmen LMAN untuk menjaga agar pertumbuhan penerimaan negara lebih tinggi daripada pertumbuhan belanja, dengan tetap mempertahankan kualitas layanan dan tata kelola keuangan yang baik,” lanjutnya.
Dari sisi layanan, pada 2027 LMAN akan melanjutkan penguatan tiga fungsi utama, yaitu pengelolaan aset negara, pendanaan pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), dan layanan konsultasi. Ketiga fungsi tersebut diarahkan tidak hanya untuk mendukung penerimaan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial serta mendukung pembangunan nasional.
Pada fungsi pengelolaan aset, LMAN akan meningkatkan utilisasi aset kelolaan dengan mempertimbangkan potensi manfaat finansial sekaligus dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut melanjutkan kinerja pengelolaan aset yang selama ini telah memberikan manfaat di luar aspek penerimaan.
Dalam periode 2017 hingga Agustus 2026, total nilai manfaat sosial ekonomi yang dihasilkan dari pengelolaan aset mencapai sekitar Rp2,4 triliun. Selain itu, optimalisasi aset juga menghasilkan penghematan biaya sewa aset oleh instansi pemerintah sebesar Rp542,4 miliar.
Pada fungsi pendanaan pengadaan tanah, LMAN akan mendukung pendanaan pengadaan tanah untuk Kawasan Sentra Industri Garam Nasional yang mendukung Prioritas Nasional pada sektor swasembada pangan dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam. LMAN juga akan melanjutkan penyelesaian PSN eksisting serta mempercepat pendanaan untuk infrastruktur prioritas.
Hingga Agustus 2026, secara agregat LMAN telah mendanai 134 PSN dengan nilai sekitar Rp153,8 triliun. Pendanaan tersebut mencakup 56 jalan tol, 40 bendungan, 10 jalur kereta api, dan 28 proyek PSN lainnya.
Sementara itu, pada fungsi layanan konsultasi, LMAN akan memperluas basis mitra melalui sosialisasi layanan ke daerah. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas pemanfaatan keahlian LMAN dalam memberikan solusi pengelolaan aset, dengan target pertumbuhan rata-rata sekitar lima mitra baru per tahun.
Hingga Agustus 2026, LMAN telah memberikan layanan konsultasi kepada 40 mitra, dengan rata-rata lima mitra baru per tahun. Dari layanan tersebut, sebanyak 110 proyek konsultasi telah diselesaikan dan layanan telah menjangkau 18 provinsi.
Capaian tersebut menjadi landasan bagi LMAN untuk terus memperkuat ketiga fungsi utamanya pada 2027. Melalui pengelolaan aset yang lebih optimal, dukungan pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan prioritas, serta perluasan layanan konsultasi, LMAN berupaya memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat.