Jakarta, 24 Oktober 2017 - Hingga saat ini Pemerintah secara konsisten menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utamanya. Namun, kapasitas Pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui APBN sangat terbatas. Berbagai upaya dilakukan untuk mempercepat pembangunan antara lain mendorong partisipasi sektor swasta baik melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun melalui BUMN dalam pembiayaan infrastruktur. Selain itu Pemerintah juga membentuk Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk melaksanakan pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional.
Reformasi kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil positif yang ditunjukkan oleh penandatanganan sejumlah kesepakatan KPBU serta beberapa kemajuan proyek infrastruktur yang dikelola oleh BUMN bidang infrastruktur. Proyek Pembangkit Listrik Jawa Tengah, Palapa Ring, Proyek Air Umbulan dan sejumlah proyek jalan tol seperti ruas Medan-Binjai dan Medan-Kualnamu-Tb. Tinggi memberikan bukti bahwa reformasi dijalankan dengan baik dan perlu dilanjutkan. Selain itu terjadi juga penambahan nilai pada aset-aset yang diakuisisi LMAN sehingga berpotensi meningkatkan pemasukan negara.
"Mulai tahun 2018, LMAN akan menginisiasi strategi value enhancement untuk proyek-proyek strategis nasional seperti jalan tol dan bendungan. Bentuk strategi value enhancement yang akan dilakukan beberapa diantaranya adalah pembangunan apartemen, rest area, dan recreation facility seperti waterboom dan theme park di lokasi exit tol atau di sekitar bendungan."ujar Direktur LMAN
Untuk membahas lebih jauh bagaimana Pemerintah Indonesia melakukan reformasi kebijakan dalam pembiayaan infrastruktur publik, maka Kementerian Keuangan hari ini mengadakan Seminar Manajemen Aset, Treasury, dan Pembiayaan Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Indonesia di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta.
Seminar ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang diadakan Kementerian Keuangan RI dalam rangka memperingati Hari Oeang yang ke-71. Seminar ini mengundang Kementerian/Lembaga terkait infrastruktur (Kementerian PUPera, Kemenhub, KemenESDM, dan Kemenko Perekonomian); BUMN (BUMN Karya, BUMN Sektor Keuangan, dan BUMN di bawah Kemenkeu); Perbankan (Swasta, Nasional, dan Internasional); Lembaga Pembiayaan; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian ATR/BPN; Pemda; dan Development Partners (ADB, World Bank, JICA, IDB, KOICA, AIIB, dsb).
Selain akan membahas keberhasilan penyampaian kesepakatan proyek, forum ini juga akan membahas tantangan-tantangan apa yang ada di depan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi langkah-langkah selanjutnya.