Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bersama Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memperkuat sinergi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman guna mempercepat pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol.
Direktur Utama LMAN, Kristijanindyati Puspitasari, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan jalan tol sangat ditentukan oleh sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan, khususnya dalam aspek pendanaan pengadaan tanah.
“Oleh karena itu, Nota Kesepahaman dan komitmen bersama yang kita tandatangani hari ini memiliki makna strategis sebagai wujud penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam menjawab tantangan pengadaan tanah PSN,” ujarnya.
Proses pengadaan tanah merupakan fondasi vital sebelum pelaksanaan konstruksi. Kesiapan lahan yang selaras dengan jadwal pembangunan menjadi faktor kunci agar proyek strategis nasional dapat berjalan sesuai perencanaan.
Selain itu, dukungan biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP), serta pengamanan bidang tanah, menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan proyek. Pengelolaan pendanaan yang baik diperlukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Di sisi lain, pendanaan tanah yang terkelola dengan baik juga memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak untuk memperoleh ganti kerugian secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan proses pengadaan tanah berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.
“Percepatan tidak boleh mengurangi akuntabilitas. Seluruh proses pendanaan pengadaan tanah harus dilaksanakan secara transparan, sesuai regulasi, dan menjunjung tinggi integritas,” lanjut Kristijanindyati.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menyampaikan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendorong pembangunan jalan tol yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Dengan semangat kolaborasi yang kuat, seluruh tahapan pembangunan jalan tol sebagai bagian dari PSN diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien, serta memberikan manfaat dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui penguatan sinergi ini, percepatan pendanaan pengadaan tanah diharapkan dapat berjalan lebih optimal tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola yang baik. Dengan demikian, pembangunan jalan tol dapat terealisasi sesuai rencana, sekaligus memastikan perlindungan hak masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan secara berkelanjutan.