Jakarta, 10 Januari 2018 - Setahun lalu, pada 23 Desember 2016, Menteri Keuangan meresmikan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berfungsi sebagai pengelola aset negara terfokus pada Manajemen Properti, Solusi Properti, dan Pendanaan Tanah/Lahan bagi Proyek Strategis Nasional (PSN). Di dalam tugas dan fungsi utama sebagai pengelola aset negara yang diserahkelolakan, strategi yang dilakukan oleh LMAN adalah meningkatkan status aset dan nilai tambah aset baik secara hukum fisik maupun administrasi; dan mendayagunakan aset secara optimal dan memberikan manfaat yang terukur nilainya.
Dalam satu tahun operasional melalui portfolio aset kelolaan yang dimiliki, LMAN telah menghasilkan 49 aktifitas asset mapping, 25 business case, dan satu concept development. Dari sisi legal, telah terselesaikan 109 sertifikat dan 13 dalam proses penyelesaian, pengamanan atas 126 unit properti, dan 2 kompleks kilang. Untuk aset kilang, operasional Aktiva LNG Badak di Bontang dalam proses liquefaction dan meraih pencapaian yaitu jam kerja aman (zero accident) selama 91 juta jam kerja. Sementara di Aktiva Kilang eks Arun di Lhokseumawe, LMAN telah melakukan aktivitas pemeliharaan dan pengamanan baik aspek fisik dan hukum. Pemanfaatan aset kilang eks Arun yang dilakukan adalah untuk proses regasifikasi dan bisnis LNG hub untuk menopang ketahanan energi di wilayah Sumatera Utara. Dengan telah ditetapkannya area eks Aktiva Kilang LNG Arun sebagai bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017, fokus kedepan LMAN adalah mendukung penetapan skema kerjasama dengan para stakeholders.
LMAN meningkatkan jumlah aset-aset yang dikelola menjadi status free and clear. Selain itu, LMAN juga berfokus untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut agar tidak idle. Hingga akhir 2017, LMAN memperoleh total PNBP senilai Rp249,96 miliar. Perolehan PNBP yang berasal dari pengelolaan property dan asset solution sebesar Rp.11,5 miliar; pemanfaatan aset kilang LNG sebesar Rp238,42 miliar; dan cost saving sebesar Rp24 miliar, sedangkan manfaat ekonomi yang terukur diperoleh sebesar Rp8,68 miliar. Menteri Keuangan menjelaskan untuk mencapai negara yang maju BLU LMAN harus senantiasa terus menularkan suatu cara pola piker yang update dalam hal reformasi aset negara. "Negara yg maju ialah negara yg mampu mengoptimalkan asetnya bagi kesejahteraan rakyat. LMAN diharapkan dpt mengindentifikasi & mengoptimalkan aset yg dikelolanya agar semakin produktif & bermanfaat untuk masyarakat" ujarnya.
Di tahun 2017, LMAN juga mencatat feasibility study atas aset properti yang berada di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), sebagai pilot project fungsi penasehat (total asset solution) dengan bekerja sama dengan Pusat Pengelolaan Kompleks GBK. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dalam mewujudkan optimalisasi aset negara yang berada dalam kelolaan Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, maupun BLU melalui peran aset solusi tersebut.
Selanjutnya, LMAN telah ikut aktif berpartisipasi dalam mengawal akselerasi proyek strategis nasional melalui pendanaan pengadaan tanahnya. Dalam delapan bulan pelaksanaan, mandat pendanaan pengadaan tanah pada tahap pertama, LMAN telah menyalurkan anggaran sebesar Rp.11,72 triliun untuk mengganti kerugian 17.303 bidang tanah yang tersebar di 27 ruas jalan tol. Untuk tahap kedua, LMAN telah siap menyalurkan dana sebesar Rp.32,05 triliun untuk 77 proyek yang memerlukan pendanaan tanah baik jalan tol, bendungan, infrastruktur, kereta api, dan pelabuhan. Pada tahap ketiga, akan disalurkan dana sebesar Rp35 triliun untuk 65 proyek yang membutuhkan pendanaan tanah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Upaya akselerasi ini dapat ditempuh dengan peran Kementerian Keuangan dalam menggalang dana, membangun tata kelola, dan berbagai perangkatnya agar efektif, cepat, bijak, dan yang paling utama adalah sinergi bersama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan persyaratan dokumen pembayaran lahan. Mekanisme ini dapat mempercepat proses menjadi empat kali lebih cepat dibandingkan proses terdahulu. Harapannya, target pemerintah dalam pembangunan 1.000 km jalan tol sampai dengan tahun 2019 dapat segera terealisasi untuk meningkatkan konektivitas dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsa secara nyata sebagai dampak multiplier yang ditimbulkan.
Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kesenjangan di level perkotaan maupun pedesaan, khususnya di Indonesia Bagian Tengah dan Timur. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini merupakan pondasi bagi keadilan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia, untuk jangka panjang. Pembangunan infrastruktur jalan dan jalan tol memiliki dampak ekonomi dan sosial yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan, dampak ekonominya mencapai 3,23 kali dari jumlah investasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, setiap tahapan pembebasan lahan dari konstruksi hingga tahap setelah jalan dan jalan tol tersebut dinyatakan layak untuk digunakan oleh publik dan harus tersinergi dengan baik. Dalam hal ini, LMAN dan para mitra kerja (stakeholder) berencana untuk melakukan pembayaran langsung pendanaan lahan sehingga tidak menganggu kondisi keuangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), mengurangi cost of fund, menyederhanakan proses pembayaran lahan, dan pada akhirnya pembangunan infrastruktur dapat di akselerasi.
Direktur LMAN Rahayu Puspasari menjelaskan LMAN sebagai sebuah Badan Layanan Umum (BLU), pada masa awal terbentuk memprioritaskan beberapa hal yaitu proses bisnis yang handal, tata kelola yang baik, serta mengedepankan SDM spesialis. "Nakhoda dan awak kapal LMAN dituntut untuk menjalankan tugas secara holistic, berintegritas, mampu bersinergi secara professional, excellent dalam pelayanan, pruden, dan mengedepankan tata kelola yang baik, serta determinasi dalam mencapai tujuan" tegasnya.
Capaian-capaian yang telah dilakukan LMAN tersebut tidak terlepas dari peran serta stakeholder yang turut bahu, memberikan kontribusi dan memberikan dampak yang besar bagi keberhasilan LMAN dalam menjalankan mandat Menteri Keuangan, khususnya mandat di dalam pelaksanaan pendanaan lahan PSN dan pengelolaan properti negara. Sebagai wujud pengakuan Untuk itu, LMAN mengadakan malam apresiasi bagi para stakeholder sebagai wujud pengakuan kerja sama yang baik dan upaya meningkatkan sinergi di masa yang akan datang. Acara yang bertema Dwiwarsa Dharma Nusantara ini diselenggarakan hari ini di Djakarta Theater, Jakarta dihadiri oleh Menteri Keuangan.